Pansus Penghapusan Sidak Pasar Turi

pasar turiSurabaya – Terbakarnya bangunan pasar turi beberapa tahun lalu, ternyata masih meninggalkan permasalahan yang jauh lebih komplek. Bahkan sampai sekarang muncul permasalahan baru.

Pansus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang anggotanya merupakan dari Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) dilokasi tersebut.

“Sidak ini terkait hasil dengar pendapat dengan Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan dan Kabag Hukum Surabaya, kemarin,” kata Minun Latif Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

“Yang tujuannya adalah ingin melaksanakan permintaan Walikota untuk penghapusan bangunan milik daerah,” tambahnya. “Tetapi dari Pansus, tidak hanya berbicara diatas meja saja tetapi juga ingin mengetahui secara jelas tentang kondisi dilapangan,” terangnya.

“Bangunan seperti ini sudah tidak layak pakai, dan memang harus dihapuskan, tapi untuk saat ini, kita masih mendengar suara pedagang, sebab ada yang keberatan karena tidak ada kompensasi dari Pemkot Surabaya,” jelasnya.

Minun menambahkan, bangunan pasar turi sebagian ada yang menduduki lahan milik PT Kereta Api Indonesia daerah Operasional (KAI Daop) VIII Surabaya.

“Hanya saja dewan akan menjadi penengah antara pedagang dengan Pemkot Surabaya,” imbuhnya. “Dalam waktu dekat, kita akan mengundang kembali Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Surabaya dan Badan Pengelolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) Surabaya,” paparnya.