Pansus Mihol Sudah Habis

Armuji Temui Ratusan Siswa YP Trisila

Armuji

Surabaya – Setelah masa bhakti Panitia Khsus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya habis, akan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Banmus).

Armuji Ketua DPRD Surabaya mengatakan, dirinya akan meminta pertimbangan dari anggotanya apakah akan memperpanjang pembahasan atau tidak.

“Kalau perpanjangan Mihol, maka sesuai tata tertib (tatib) harus memperpanjang Pansus,” tambahnya.

“Pansus sudah diperpajang 2 kali dan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal, jadi bisa saja kita kembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) saja,” tegasnya.

Masih kata Armudji, Pansus Raperda Mihol waktu itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Armuji menilai kemungkinan dibahas mulai nol. Karena, draft Perda hasil kerja Pansus ternyata bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Tidak boleh itu, kita bikin Perda harus mengkuti aturan di atasnya,” paparnya.

Pansus Raperda Mihol dalam awal keputusannya sepakat mengendalian peredaran mihol. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 06 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Setelah mendapat tentangan dan masukan dari berbagai pihak. Pansus justru melarang peredaran minuman keras di seluruh wilayah kota.

Keputusan pelarangan tersebut berbeda dengan substansi di Program Legislatif Daerah (prolega) yang justru mencantumkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

“Makanya Pemkot mengirim surat ke dewan, meminta kronologi aturannya kenapa kok beda,” ungkapnya. “Waktu disampaikan ke saya sudah lewat 2 hari,” paparnya.

Armuji menyampaikan, jika ada penolakan dari hasil kerja Pansus akan sia-sia. Padahal, Raperda Mihol sudah dibahas oleh kalangan dewan pada periode ini dan sebelumnya.