Pansus LKPJ Wali Kota Menyampaikan Sudah Sesuai Dengan Yang Direncakanan

Khusnul Khotimah

Khusnul Khotimah

Surabaya – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota pada Tahun Anggaran (TA) 2016 sepertinya tidak ada permasalahan yang sangat signifikan.

Pada umumnya LKPJ Wali Kota Ta 2016 selama ini sudah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Seperti yang disampaikan Khusnul Khotimah anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota TA 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Secara umum, terkait LKPJ Wali Kota TA 2016, dapat saya sampaikan seluruh program sesuai dengan yang direncanakan,” kata Khusnul.

“Tingkat keberhasilan program itu sekitar 100 lebih tinggi dari prosentasinya,” tambahnya.

Masih kata Khusnul, semua ini untuk mengingatkan tidak menjadi lengah sehingga tidak berbenah.

“Teruslah merasa kurang, karena dengan begitu, akan terus berbenah dan memperbaiki diri, terlebih pada pelayanan dasar,” tutur Khusnul.

“Seperti pada pelayanan kesehatan, pendidikan juga struktur yang menjadi prioritas dalam visi misi Wali Kota di TA 2016 sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar TA selanjutnya,” urainya.

“LKPJ itu, kita bicara tentang capaian program di TA 2016, saya katakan tidak ada rapor merah, tapi bukan berarti tidak ada kelurangan,” ulasnya.

“Atinya ini menjadi evaluasi kami, bagi Pansus LKPJ untu memberikan catatan-catatan ataupun rekomendasi yang kemudian akan disampaikan pada rapat sidang istimewa paripurna sebelum masa kerja Pansus berakhir,” terangnya.

Khusnul mengungkapkan, pada beberapa pertemuan lalu, Pansus menemukan adanya selisih data yang ada di Dinas Pendidikan (Dindik) tapi sudah teraelesaikan dan selisih itu sudah dikembalikan ke Kas Daerah.

Begitu juga dengan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada selisih sekitar Rp (rupiah) 500 juta.

“Tapi kita minta disesuaikan dengan laporan LKPJ atau dokumen resmi yang kita terima,” jelasnya.

Khusnul mengatakan, Pansus LKPJ Wali Kota TA 2016 masih dalam tahap pembahasan dan belum selesai.

“Jadi masih ada perkembangan untuk kembali mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surabaya, sebab masa kerja Pansus LKPJ Wali Kota selama 30 hari,” pungkasnya.