Pansus Dituding Tergesa-gesa

AH Thony

AH Thony

Surabaya – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Pansus Raperda Mihol) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dituding tergesa-gesa.

“Saya melihatnya cenderung dipaksakan, jika terus dilakukan, tanpa melihat aturan diatasnya, saya yakin akan menabrak Undang-Undang (UU),” terang AH Toni selaku pengamat politik.

“Saya malah khawatir, akan menimbulkan masalah baru, karena produk hukum milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut akan menimbulkan kontra produktif,” tambahnya.

Masih kata Thony, jika Raperda dipaksakan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dirinya menilai Pemkot Surabaya tidak akan siap mengawal produk hukum tersebut.

Apalagi, kekhawatiran adanya kekosongan hukum, jika tidak ada Perda tentang mihol merupakan akal-akalan anggota dewan.

AH Toni menyampaikan, hal terpenting justru penegakan hukum dan pengawasan yang selama ini belum maksimal. Akibatnya, banyak miras ilegal memakan korban jiwa.