Pangkas Kebijakan Dewan

KYJakarta – Komisi III yang membidangi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai saat ini sudah tidak bisa lagi melakukan pemilihan terhadap hakim agung.

Sebelumnya Komisi Yudisial (KY) selalu menyiapkan beberapa calon hakim agung seperti yang diminta oleh Komisi III untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Berdasar Undang-Undang (UU) Mahkamah Agung (MA),  DPR hanya menyetujui saja.