PAD Surabaya Hilang

Syaifuddin Zuhri

Syaifuddin Zuhri

Surabaya – Syaifuddin Zuhri ketua Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampikan, jika tidak berijinnya belasan perusahaan besar yang ijin awalnya hanya untuk pergudangan tidak pernah melaporkan hasil produksinya.

“Saya sangat yakin jika belasan pabrik nakal itu tidak pernah melaporkan hasil produksinya, sehingga patut diduga ada penyimpangan kewajiban pajaknya,” tambahnya.

“Kalau dugaan kami benar, maka ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya yang hilang selama bertahun-tahun, karena perusahaan tersebut rata-rata sudah beroperasi lebih dari 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun,” terangnya.

Masih kata Syaifuddin, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak ada keseriusan dalam menangani dan menertibkan perijinan keberadaan perusahaan tersebut.

“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah tidak dihiraukan, dengan demikian jalannya pemerintahan ini patut dipertanyakan,” tanyanya.

“Padahal disana banyak kasus mengenai perijinan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilanggar, karena persoalan ini menjadi kewajiban Pemkot Surabaya utamanya asisten pembangunan,” paparnya.

Masih Syaifuddin, setelah persoalan ini disampaikan langsung ke Walikota, maka akan kami buat sebagai rangkuman dan catatan, apakah selama ini SKPD-SKPD itu sudah membahasnya dengan asisten terkait dan Walikota, makanya kewenangan itu jangan dipotong-potong.

Beberapa perusahan tersebut diantaranya:
1. PT Sarimas Permai
2. PT Hilon
3. PT Alam Jaya Prima Nusa
4. PT Candi Mas
5. PT Bisma 1
6. PT Bisma 2
7. PT Siantar Maju
8. PT Cipta Alam Permai
9. PT Wahana Lestari
10. PT Suparma
11. PT Warugunung
12. PT Spindo
13. PT Kedawung Setra
14. PT Sekawan Inti Plast
15. PT Duta Cipta Permai
16. PT Bina Ilmu
17. PT Kemasan Lestari
18. PT Laban Raya Cakrawala