P3DN Optimalkan Pemakaian 40% Hasil Produk Dalam Negeri

Budi Setiawan

Budi Setiawan

Jawa Timur – Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan di tahun 2013, potensi belanja modal pemerintah mencapai Rp.213 triliun atau sekitar 20% dari total APBN dan Capital Expenditure BUMN di atas Rp.1.000 triliun. Betapa kuatnya perekonomian nasional jika belanja barang/jasa pemerintah dapat dioptimalkan untuk penggunaan produk dalam negeri.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas mengamanatkan bahwa instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, terutama untuk produk yang nilai capaian tingkat kandungan dalam negerinya telah mencapai minimum 25% atau 40% termasuk Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Sebagai upaya memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Cendana Hotel sebagai bagian dari Tim P3DN pemerintah provinsi Jawa Timur untuk ikut andil merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang /jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta menetapkan langkah-langkah strategi di Jawa Timur.

Menurut Budi Setiawan, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tugas penting yang harus dilaksanakan adalah bagaimana pihak pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk memiliki rasa cinta produk dalam negeri. “ saya pikir ini jadi tugas kita semua untuk mencintai produk dalam negeri,” kata Budi.

Untuk mengoptimalkan serta menjadikan program P3DN bisa berjalan, Adriansyah, pihak Sucofido Pusat, menyarankan agar instansi pemerintah bisa memulai program ini di lingkungannya sendiri, “ Minimal pengadaan barang dan jasa di kantor-kantor pemerintah harus menggunakan produk lokal,” Terangnya.

Sedang Ani Wuryandari, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menuturkan, mencintai produksi sendiri lebih menyenangkan dari pada produk luar. Karena ini berkaitan dengan potensi ekonomi di negeri sendiri.

Menurut Willi, Kepala Bidang Standarisasi Dan Desain Produk Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyampaikan, untuk dapat mengoptimalkan kebijakan P3DN serta pemutakhiran data atau informasi produk dalam negeri maka diwajibkan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri manufaktur nasional.

“Manfaat yang diperoleh pihak industri manufaktur nasional dengan adanya program TKDN adalah mendapatkan sertifikat atau tanda sah TKDN dari Kementerian Perindustrian yang berlaku selama dua tahun, barang atau produk yang telah diverifikasi TKDN akan masuk dalam Buku Daftar Inventaris Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, dan barang atau produk yang telah diverifikasi akan masuk dalam website Kementerian Perindustrian,” terang Willi.