ORI Akan Terus Monitoring

ORISurabaya – Hasil temuan 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surabaya yang melakukan tidak pungutan liar (pungli) oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) semakin menunjukkan bawah pelayanan di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bersih.

“Kami diundang oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya untuk melakukan kerja sama dalam hal perbaikan pelayanan publik di surabaya,” kata Agus Widiyarta Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur (ORI Jatim).

“Yang pertama, ada beberapa peraturan yang belum dilengkapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) surabaya, dan tugas dari DPRD untuk menagih,” tambahnya.

“Terutama peraturan tentang Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), yang ini potensi punglinya sangat besar, kalau sudah diatur saya kira potensi pungli dapat terkurangi,” ungkapnya.

“Kedua, ada oknum yang terlibat di dalam potensi pungli diperijinan, dalam hal ini ORI akan melakukan pengamatan secara terus-menerus, seperti halnya dengan keberadaan toko modern yang dilindungi oleh oknum dari SKPD, temuan ini dalam rangka kegiatan inestigasi,” jelasnya.

Namun rupanya ORI tidak menindak lanjuti hasil temuan tersebut terkait pungli maupun beberapa oknum SKPD pada perlindungan terhadap pengusaha nakal. “Kita tinggal monitoring, saran-saran kita dilakukan oleh pemkot atau tidak, yang kita lakukan adalah pencegahan, bukan masalah pidana,” pungkasnya.