Pelajar Jenjang Pendidikan Atas Tidak Jelas

tutwuri handayaniSurabaya – Terkait kejelasan permasalahan yang dihadapi oleh para siswa kurang mampu pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim)

M Iksan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mengatakan, berdasar surat yang disampaikan Gubernur (Gub) Jatim kepada Wali Kota Surabaya.

Yang pertama, membebaskan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kedua menawarkan masyarakat yang tidak mampu terebut keringanan.

“Masyarakat bisa berpartisipasi untuk SPP mulai Rp (rupiah) 25 ribu hingga Rp 100 ribu,” kata Iksan.

Padahal sebelumnya Pemprov Jatim telah menetapkan standar SPP pada jenjang SMA/K untuk Surabaya besaran SPP SMA Rp 135 ribu dan SMK Rp 215 ribu.

Tidak hanya itu, data yang dimiliki Pemprov Jatim setelah melakukan verifikasi ke sekolah. Bahwa jumlah siswa SMA/K sebanyak 123.040 siswa.

Dari jumlah tersebut yang dinyatakan bebas SPP berjumlah 5.602 siswa. Sementara siswa yang mengajukan keringanan SPP sekitar 4.970 siswa. “Kalau sudah ada 2 opsi seperti itu, yang dibantu yang mana lagi,” tanyanya.

Sikap ragu-ragu dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat disayangkan oleh Reni Astuti anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Masih kata Reni, Komisi D DPRD Surabaya sudah pernah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak ada peraturan yang melarang pendanaan kepada SMA/K oleh Pemkot melalui pelimpahan kewenangan.

“Yang disarankan hanya saja mekanisme pengganggarannya jangan sama,” tuturnya. “Pemerintah Daerah (Pemda) boleh memberikan bantuan keuangan khusus seperti yang diatur pada aturan umum tentang pendanaan,” terangnya.