Mutlak Ranah BK

Vinsensius

Vinsensius

Surabaya – Penggunaan plat nopol siluman oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya kembali menghangat.

Entah apa yang ada dibenak kalangan legislator surabaya tersebut. Sepertinya terus mengulang-ulang perilaku yang sangat tidak patut ditiru.

Padahal perubahan plat nomor harus sepengetahuan dan mendapat izin dari pihak Kepolisian. Tapi pada kenyataannya, cara yang dilakukan oleh legislator surabaya merubah tanpa adanya laporan dari pihak Kepolisian.

Bahkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya sama sekali tidak melakukan peneguran terhadap para pelanggar itu. Adanya kesan keberadaan dari BK DPRD Surabaya tidak lebih sebagai pelengkap yang tidak dapat bertindak ataupun berbuat banyak lagi.

Vinsensius anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) DPRD Surabaya juga angkat bicara seperti yang dilakukan Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya.

“Boleh menertibkan anggota, tetapi yang harus diingat, introspeksi diri juga,” kata Vinsensius. “Jangan melakukan penertiban, tetapi mereka sekaligus menjadi pelaku,” tambahnya.

“Tentu akan menjadi bahan tertawaan serta ejekan anggota lain, tetapi saya tidak berarti menganggap bahwa mereka juga melakukan hal itu,” ucapnya..

Masih kata Vinsensius, sebenarnya banyak persoalan intern yang terjadi dan nyatanya BK tidak bertindak apapun. Hanya saja soal plat nopol bunglon secara tegas dikatakan bahwa kejadian ini mutlak menjadi ranah BK untuk penertibannya.

“Saya juga tidak ingin menyelidiki hal itu, contoh yang kongkrit ya soal pemakaian plat bunglon itu, tetapi sebelumnya juga ada beberapa hal lain, saya juga masih berfikir, apakah ini soal kemampuan atau kemauan,” ungkapnya.