MoU KPK Dan Polri Ancaman Aparat Penerima Gratifikasi

KPK Polri

KPK Polri

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah sosialisasi penerapan pengendalian gratifikasi terhadap sejumlah institusi pemerintah maupun lembaga penegak hukum.

Bahkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang langsung ditanda tangani oleh Jenderal Polisi (Jen Pol) Suratman Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) setuju melibatkan KPK dengan kerja sama dalam Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut juga ditanda tangani oleh Abraham Samad Ketua KPK.

Gratifikasi juga diatur di dalam Undang Undang (UU) nomor 31 Tahun 1999 revisi UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dengan adanya nota kesepakatan tersebut antara Polri dan KPK, dapat dipastikan akan menjerat anggota Polri yang terjerat kasus gratifikasi. Dan ancaman hukuman pidana seumur paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp (rupiah) 1 miliar.