Mojopahit Masih Persoalkan

AH Thony

AH Thony

Surabaya – Proses verifikasi faktual yang telah dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya mendapat sorot tajam.

AH Thony dari Kelompok Kerja (Pokja) Koalisi Majapahit meminta agar Komisioner KPU Surabaya untuk mundur, jika terus menjalankan tahapan yang dinilai telah melanggar aturan.

Hal itu dibuktikan dengan masih diterimanya surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN).

Masih kata Thony, batas akhir pendaftaran yang seharusnya diserahkan pada tanggal 11/08/2015. Justru diberi kelonggaran hingga tanggal 19/08/2015.

Syarat utama Pasangan Calon (Paslon) seharusnya sudah tidak bisa diganti. “Kalau menurut ukuran kita dari prespektif Koalisi Majapahit, jelas kelengkapan ini tidak sah,” ungkapnya.

Hal tersebut dinilai masuk kedalam pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 09 tahun 2015 pasal 40.

Belum lagi, pada masa perpanjangan pendaftaran, terindikasi adanya pelanggaran PKPU nomor 12 tahun 2015 pasal 42 ayat 2.

Selain itu, penerimaan perbaikan berkas diluar batas waktu seharusnya mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 08 tahun 2015 pasal 50 ayat 2, yakni batas akhir penutupan dilakukan selama 7 hari setelah pendaftaran ditutup.