Mobdin Terbentur Aturan

DPRDSurabaya – Keberadaan mobil dinas (mobdin) yang akan diserahkan oleh kalangan legislatif surabaya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ternyata menimbulkan polemik.

Mobdin yang akan diserahkan tersebut merupakan mobdin pinjam pakai, namun bertentangan dengan aturan.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota dewan daerah.

Dalam regulasi yang diundangkan pada tanggal 02/05/2017, bahwa anggota legislatof mendapat tunjangan transportasi.

Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, berdasarkan PP, anggota dewan tidak bisa lagi menerima bantuan pinjaman mobdin dari pemerintah.

“Kan sudah terima tunjangan transportasi,‚ÄĚ ungkapnya.¬†

Antara Masduki Toha maupun Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya.

Ada hal yang membingungkanan dengan istilah tunjangan transportasi, apakah berupa uang atau mobil.

Sementara Vinsensius anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) DPRD Surabaya telah tegas menolak mobdin pinjam pakai. 

‚ÄúDari awal kan saya tidak terima, dulu nolak masak sekarang mau terima hanya karena mobilnya masih baru, saya konsisten nolak mobdin,‚ÄĚ tegasnya.