Minta Revisi PP Berbadan Hukum

Agustin Poliana

Agustin Poliana

Surabaya – Dendy Priyatno selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya mengatakan, bahwa seluruh armada angkutan kota (angkot) hari ini memang melakukan aksi turun jalan demi menolak Peraturan Pemerintah (PP) dituding tidak memihak kepada kepentingan rakyat bawah. “PP nomor 74 Tahun 2014, bukan harga mati, hanya membunuh pemilik angkot,” tambahnya.

Masih kata Dendy, para sopir angkot meminta supaya pemerintah mencabut PP 74 Tahun 2014.

Ahmad Subekti Ketua Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) Surabaya menyatakan, 2 bulan sebelumnya pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sempat menjanjikan akan mempermudah balik nama, perpanjangan ijin dan lain sebagainya. “Namun kenyataannya, ingkar janji,” tuturnya.

Pasca menenui para aksi tersebut. Agustin Poliana Ketua Komisi D bidang kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Surabaya berharap agar aksi bisa perwakilan.

“PP nomor 74 tahun 2014 ini memang dirasa sangat memberatkan para sopir angkot,” tambahnya. “Pada saat melakukan pengurusan balik nama ataupun uji kir harus berbadan hukum,” ungkapnya.

“Sedangkan untuk mengurus berbadan hukum itu tidak murah, hal inilah yang memberatkan para sopir angkot tersebut,” jelasnya.

Agustin berjanji secepatnya akan berkirim surat ke pimpinan DPRD Surabaya terkait aspirasi para sopir angkot. Supaya disampaikan ke Gubernur Jawa Timur. Sebab hal ini ranahnya Gubernur untuk menindaklanjuti.

“Kalau PP itu dianggap memberatkan masyarakat, maka harus ditinjau ulang pelaksanaannya,. minimal ditunda pelaksanaannya atau direvisi PP itu,” pungasnya.