Minta PPATK Periksa Dana Purabaya

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Ributnya bagi hasil terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, memunculkan babak baru.

Pasca penyampaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim) bahwa kesepakatan bagi hasil secara netto bukannya bruto.

Sebagian besar masyarakat menginginkan semua pejabat yang ada pada 2 instansi tersebut, begitu juga dengan kalangan legislatif dan yang berbicara secara lantang meminta pembagian secara bruto harus diperiksa.

“Kita sebagai masyarakat meminta kepada penegak hukum terutama pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa perjanjian siluman,” kata Imam.

“Bahkan aparat penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan koordinasi dengan PPATK,” tambahnya.

“BPKP Jatim memberikan tanda bahwa ada penyimpanan dalam kesepatakan itu, secepatnya penegak hukum segera bertindak, dan mereka yang terlibat perjanjian siluman, diperiksa semua tanpa terkecuali,” ungkap Sanusi.

Hal senada juga disampaikan beberapa kalangan masyarakat. Mereka ingin melihat siapa saja yang akan meninggalkan kursi jabatannya dan pindah ke hotel prodeo.