Mereka Bukan Wakil Rakyat

kpkJakarta – Nyali legislator pusat ternyata tidak sebesar nama yang disandang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sang ide kreator dibawah kendali partai penguasa yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan mengamputasi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak berani meneruskan revisi UU tersebut.

Dengan mengalihkan perhatian masyarakat seakan partai penguasa sangat mengerti dan menghargai hak rakyat lebih tepatnya pro rakyat.

“Partai penguasa saat ini lagi ingin mendengarkan dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, akademisi, ahli maupun KPK sendiri, ada apa ini,” kata Robert.

“Sebelumnya sangat getol banget akan merevisi UU KPK, bahkan dengan jelas membatasi usia KPK selama 12 tahun,” herannya.

“Kenapa butuh rakyat, sedangkan di dalam otak anda masih ingin melemahkan KPK, Rakyat Indonesia ingin tahu sebesar apa nyali anda merubah UU KPK, kita tunggu,” ungkap Yason.

Pernyataan salah seorang legislator yang mengatakan pambahasan revisi UU KPK ditunda dan saat ini lebih fokus pada pembenahan pada sektor ekonomi, dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat.

“Rupanya kita salah pilih orang, untuk mendudukan mereka di kursi wakil rakyat dan menjadi penyambung suara rakyat,” kata Sany. “Faktanya sudah sangat jelas, ternyata mereka sebenarnya bukan wakil kita, bukan wakil kita,” sesalnya.