Menunggu Hujatan Rakyat

paluSurabaya – Sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MK DPR RI) dengan agenda pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI pada kasus saham Freeport Indonesia (FI).

“Ini sidang etika apa sidang pidana, Seharusnya 17 anggota MK DPR RI tidak melebar kemana-mana,” kata Rio. “Dan pelapor seharusnya tidak diadili seperti itu, kesannya sangat mencolok kalau MK DPR RI membela pimpinannya,” sayangnya.

“Saya rasa ada anggota dewan yang sangat paham akan materi yang dipermasalahkan, dan bisa membedakan itu etik apa pidana,” kata Budi.

“Karena rakyat bukan pengadil, namun sebagai pelihat saja, namun apabila 17 anggota MK DPR RI melakukan dan mengambil keputusan yang salah, hujatan dan makian serta wibawa anggota dewan selamanya akan jatuh,” kata Rian.

“Dan kita selamanya tidak akan percaya, dengan mulut mereka, saat ini jabatan mereka dipertaruhkan untuk mengadili pimpinannya sendiri, mereka bukan jaksa atau hakim, bisakah,” tanyanya.

“Politikus menjadi hakim, pertanyaan yang susah dijawab oleh siapapun, parahnya mereka menghakimi rekan dan pimpinannya sendiri,” kata Wiwin.

“Jawabannya ada persidangan selanjutnya, walaupun pada 2 sidang kemarin telah jelas, mereka pasti sudah sangat paham, kemauan rakyat, salah membuat keputusan, pasti tau akibatnya,” terangnya.