Mengaca Pada Negara Lain

pilkadaSurabaya – Munculnya 1 pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakilnya di beberapa daerah di Indonesia diprediksikan karena adanya pergeseran orientasi partai politik (parpol).

Hariyadi pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengatakan, momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi raihan material. Meski sejatinya, dalam kontestasi Pilkada parpol berupaya menggapai kekuasaan.

Berdasarkan sejarah pembuatan Undang-Undang (UU) nomor 08 tahun 2015 tentang Pilkada. Kontestan pesta demokrasi itu minimal diikuti 2 pasangan calon, karena parpol saat itu bersemangat menggapai kekuasaan.

“Memang tidak disangka ada pergeseran orientasi, bukan lagi kekuasaan tapi duit,” tambahnya.

Masih kata Hariyadi, Pilkada dijadikan sarana untuk menegosiasi raihan material dengan memanfaatkan celah undang-undang yang ada.

Ia mengakui, berdasarkan aturan hukum, karena merujuk UU, tidak ada yang salah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, yang isinya menyebutkan jika hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, semua proses tahapan ditunda hingga 2017.

Namun, dari kacamata politik, fenomena tersebut dinilai sebagai petaka dalam peradaban politik. “Ini petaka, karena aturan itu memfasilitasi orang untuk bernegosiasi dengan kekuatan politik yang ada,” tegasnya.

Hariadi menilai munculnya satu pasangan calon dalam pilkada menunjukkan kelemahan kaderisasi parpol. “Harusnya, misal dalam Pilkada tahun 2015, parpol menyiapkan pengkaderan untuk maju, sebagai modalitas politik tahun 2017,” paparnya.

Ia menambahkan, orientasi material parpol ditunjukkan dalam bentuk menggalang koalisi antara beberapa parpol untuk menegosiasi. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka akan menghambat proses pemilihan.

Menanggapi perlu tidaknya peraturan pengganti UU guna mengantisipasi munculnya hanya satu pasngan calon dalam pilkada.

Hariyanto mengaku tidak selaras dengan pendapat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyatakan, Peraturan Perundangan (Perpu) belum mendesak, karena dari 269 pilkada, hanya ada 7 daerah yang pasangan calon hanya satu, dan 1 daerah yang tidak mempunyai pasangan sama sekali.

Dalam prinsip kontestasi, menurutnya harus ada pasangan calon yang menang. Ia menegaskan, jika mendagri dan KPU berkaca pada pengalaman di beberapa negara lain, seperti : Amerika Serikat, Kanada, Malaysia dan Filipina.

Untuk mengatasi munculnya satu pasangan calon, negera-negara tersebut mempunyai skenario. Di Amerika dikenal Uncontested Election (pemilu tanpa kontestasi), dimana karena hanya ada 1 pasang calon setelah masa pendaftaran habis, yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang.