Mendesa PDTT Minta Bantuan KPK

uangJakarta – Kekawatiran dari Eko Putro Sandjojo Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) terkat penyaluran dana dewa yang diselewengkan.

Eko meminta bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dalam pengawasan bantuan dana desa.

Seperti yang disampaikan Eko, semua itu untuk pengawasan supaya dana tersebut tepat sasaran. Pada tahun 2015 nilainya Rp (rupiah) 20,8 triliun naik menjadi Rp 46,96 triliun.

Tahun 2017 naik menjadi Rp 60 triliun dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 120 triliun.

Dari nominal anggaran Rp 60 triliun yang diterima tahun ini, Kementerian Desa akan membagikannya ke 74.910 desa di Indonesia. Setiap desa akan mendapat anggaran sebesar Rp 800 juta atau lebih.

Eko mengatakan, setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar Rp 800 juta rupiah ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp 200 juta sampai Rp 3 miliar.