Menang, Pemkot Didesak Tutup Pasar

pasarSurabaya – Akhirnya Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tolak gugatan yang dilayangkan oleh pihak Pasar Tanjungsari.

I Nyoman Harnanta sebagai Hakim Ketua dan Merna Cinthia dan Lusinda Panjaitan sebagai Hakim Anggota.

Harnanta membacakan 3 berkas gugatan bernomor 64/G/2017/PTUN.SBY, 68/G/2017/PTUN.SBY juga 70/G/2017/PTUN.SBY. Dimana ketiga berkas perkara tersebut diputuskan tidak diterima.

Harnanta juga menegaskan menerima eksepsi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selaku tergugat dan menerima eksepsi perkumpulan pedagang sayur dan buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya (P2SB-PIOS) selaku tergugat intervensi.

Pasca putusan ini, Pemkot Surabaya khususnya Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya diminta tegas dalam memberikan sanksi kepada tiga Pasar Tanjungsari.

Jika sebelumnya sudah disanksi pembekuan IUP2R (izin usaha pengelolaan pasar rakyat).

Maka kali ini didesak untuk mencabut IUP2R atau penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.

“Kami mendesak kepada Disdag untuk melanjutkan sanksi pencabutan dan penyegelan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomer 53 tahun 2015 pada pasal 2,” ungkap Mulyadi sebagai kuasa hukum P2SB-PIOS.

“Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda sanksinya,” tambahnya. “Segera keluarkan bantuan penertiban (bantib) untuk penutupan,” tuturnya.

“Yang perlu diketahui pula adalah semua aktivitas pedagang di Pasar Tanjungsari melawan hukum karena menjual buah secara grosir dan itu melanggar,” ujarnya.

Sedangkan dari pihak Disdag Surabaya sama sekali tidak memberikan stateman seputar putusan pengadilan PTUN.