Meminta Jaga Iklim Kondusif

Agustin Poliana

Agustin Poliana

Surabaya – Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menghimbau pada buruh untuk menjaga iklim kondusif jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) oleh Gubernur Jawa Timur.

Agustin Polianan Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, apabila kalangan buruh terus bergolak serta mendesak kenaikan upah sebesar 21 persen atau Rp (rupiah) 650 ribu, Dikhawatirkan akan mengakibatkan ekonomi di Surabaya menjadi tidak menentu.

“Akan berdampak pada investasi dan memperburuk ekonomi di Surabaya,” tambahnya.

Hingga saat ini, dewan pengupahan, pengusaha maupun pemerintah sendiri belum memutuskan besaran UMK. Hal yang ditakutkan Komisi D DPRD Surabaya adalah investor akan mengalihkan usahanya ke luar daerah bila terus menerus mendapatkan tekanan.

Masih kata Agustin, meskipun ada aturan mengenai besaran UMK. Pada kenyataannya tidak semua perusahaan mematuhinya. Hal itu justru dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri.

“Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, karyawan honor gajinya antara Rp 700 ribu hingga Rp 2,2 juta, sedangkan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) UMK Surabaya Rp 3,045 juta,” jelasnya