SKPD Cuci Tangan

towerSurabaya – Pengetatan izin terkait pembangunan tower oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut membuat para pengusaha operator telekomuikasi kelabakan.

Operator seluler kini lebih memilih untuk memanfaatkan bangunan tinggi berupa gedung gedung pencakar langit serta bangunan reklame dengan ketingian tertentu.

Tak ayal hal ini kemudian dipersoalkan oleh komisi A bidang Pemerintaha (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Penempatan antena antena riciver di atas konstruksi reklame ini dianggap menyalahi Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali) terkait peruntukannya.

Dalam dengar pendapat antara Komisi A dengan Eri Cahyadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya (PUCK) serta Antiek Sugiharti Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo).

Disebabkan pada saat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame, jelas-jelas akan dipakai untuk pendirian papan iklan. Namun kenyataannya selain untuk reklame juga dipakai untuk pemasangan antena riciver seperti yang disampaikan Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A.

“Coba kalau konstruksi reklame itu tidak kuat menahan beban dan roboh siapa yang bertanggung jawab,” tanyanya.

“Kami telah menerima pengaduan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) soal maraknya pemasangan antena di atas konstruksi reklame ini,” kata Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A.

“Untuk sementara Satpol PP ini belum bisa melakukan tindakan apapun karena masih menunggu koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujarnya.

Menanggapi hal ini Eri Cahyadi, Kepala DCKTR, menanggapi dengan enteng. Sejak beberapa waktu lalu menurutnya banyak pengusaha yang berkirim surat ke kantornya terkait masaah ini.

“Yang penting kekuatan konstruksi untuk reklame itu sudah sesuai dengan berat bidang reklame yang ditopang,” kata Eri. “Kalau sudah dihitung kekuatannya memenuhi syarat maka tidak ada masalah jika konstruksi reklame dipasangi antena,” paparnya tanpa memikirkan adanya korban terkena tiang jatuh.