Memasuki Finalisasi Perda Miras Akan segera Dilaksanakan

Blegur Prijanggono

Blegur Prijanggono

Surabaya – Mengacu dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 serta Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) nomor 11 tahun 2012 tentang minuman beralkohol.

Tidak membutuhkan waktu lama lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan segera menggulirkan Peraturan Daerah Minuman Keras (Perda Miras) dikarenakan sudah memasuki babak final dalam pembahasan.

Blegur Prijanggono ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda miras mengatakan, bahwa pembahasannya telah berjalan lancar dan telah memasuki babak final meski sebelumnya mendapatkan sejumlah protes bahkan intervensi dari berbagai pihak.

‘Semangat kami adalah mencegah agar anak usia remaja terhindar dari minuman berlakohol yang kemasannya sudah bermacam macam dan dibuat menarik,” kata Blegur.

“Hari ini Raperda minuman beralkohol sudah masuk tahap finalisasi, saya berharap besok kembali dilakukan pembahasan dan minggu depan sudah bisa masuk dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus) agar segera disahkan,” terangnya.

“Di dalam Perda tersebut juga mengatur soal lokasi penjualannya, jadi, toko, supermarket dan sejumlah tempat karaoke keluarga tidak lagi diperbolehkan menjual minuman beralkohol,” paparnya.

“Seluruh penjual minuman beralkohol harus menyiapkan tempat untuk minum, karena sesuai perda telah diatur bahwa minuman berlakohol tidak boleh dibawa keluar, dan tempat penjualannya juga sudah diatur, mereka harus melakukan regristasi ulang perijinannya, termasuk penjual jamu yang selama menjual minuman beralkohol dengan kandungan 5 persen,” jelasnya.

“Kami berharap dengan terbitnya Perda minuman beralkohol ini, seluruh retail akan menjualnya dengan cara terpisah dan memisahkan klater minumannya serta menyeleksi costumernya,” tambahnya.

“Sekarang Pemkot Surabaya sudah mempunyai payung hukum yang jelas terhadap penertiban penjualan minuman beralkohol, karena sebelumnya Dinas Pariwisata (Disparta) mengatur, tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) justru mengeluarkan ijin,” ungkap Blegur.

“Mulai sekarang sudah tidak bisa lagi, saya berharap agar Perda ini tidak dijadikan celah untuk melakukan pungutan liar (pungli), karena meski masa kerja saya hanya tinggal 4 bulan sebagai anggota dewan,” jelasnya

“Namun jika saya mendengar adanya indikasi penyimpangan terhadap penerapan Perda ini, maka saya akan berada didepan dan yang pertama kali akan berteriak, dan itu akan saya lakukan seterusnya walaupun posisi saya ada diluar,” pungkasnya.