Masuk Kategori Informasi Intelejen

kpkJakarta Р53 laporan transaksi mencurigakan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang masuk ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ada atau tidak data tersebut tentu tidak bisa saya konfirmasi,” kata Febri Diansyah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (Karo Humas KPK).

“Karena data PPATK masuk dalam kategori informasi intelijen,” tambahnya.

“KPK bisa mengajukan permintaan data ke PPATK,” ungkapnya. “Jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU),” terangnya.

“PPATK juga dapat memberikan data pada penyidik tindak pidana asal, termasuk KPK,” pungkas Febri.