Maskin Tidak Boleh Dipungut Biaya

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Pelayanan kesehatan di Surabaya masih belum cukup maksimal. Semua itu diungkapkan Baktiono anggota komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Baktiono menambahkan, sangat kecewa dengan pelayanan yang selama ini diberikan seluruh Rumah Sakit (RS) di Surabaya.

Selain itu dirinya juga merasa prihatin, lantaran draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari komisi D, periode 2009-2014 masih belum dikembalikan ke DPRD oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera dibahas.

Padahal, dalam raperda tersebut sangat memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan.

“Yang harus dievaluasi di tahun 2014 untuk Pemkot Surabaya belum maksimal, masih banyak oknum di kelurahan, Rumah Sakit maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) belum paham terhadap peraturan tentang pelayanan kesehatan,” terangnya.

Baktiono memberikan contoh, seperti di Kelurahan Kemayoran. Bahwa lurah tersebut tidak mau menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Padahal, warga yang ingin mengajukan sebelumnya sudah mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang lama berwarna hijau kuning untuk keluarga tidak mampu.

“Seharusnya jika sudah mempunyai kartu Jamkesmas hijau kuning, itu seharusnya bisa langsung diganti kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh kelurahan, atau bisa menerima yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah Surabaya, untuk berobat,” paparnya.

“Saya sangat ironis dengan hal semacam ini, dan untuk evaluasi berikutnya kepada pemerintah Surabaya, khusus untuk progam JKN atau BPJS, bagi rumah sakit yang milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, rumah sakit itu, tidak boleh memungut biaya,” pungkasnya.