Masalah Trem Akan Berdampak Hukum

Vincensius

Vincensius

Surabaya – Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta juga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kesepakatan yang ditandatangani mengenai pembangunan moda transportasi cepat berupa trem ternyata belum dicabut.

Informasi tersebut didapat ketika Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Perketaapian Kemenhub.

Vinsensius anggota Komisi C menyampaikan, Kemenhub masih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan depo maupun reaktifasi jalur trem sekitar Rp (rupiah) 30 miliar.

“Awalnya Rp 100 miliar, tapi kemudian terserap untuk lainnya, tinggal Rp 30 miliar,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Vinsensius nantinya akan mempertanyakan alasan Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar sebagai dana cadangan sewa lahan.

“Kalau kerjasamanya belum dicabut, maka tak ada sewa,“ ungkapnya. “Ini seakan akan mendahului keputusan yang ada,” tuturnya.

Masih kata Vinsensius, dalam nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak ada nomenklatur dana cadangan.

“Jika tidak dibelanjakan akan jadi silpa, kemudian serapannya rendah,“ urainya.

Awey menyampaikan, sikap kritis kalangan dewan dilakukan sebagai bagian tugas dan fungsinya melakukan pengawasan.

Sebab dewan khawatir masalah dana cadangan tersebut berdampak hukum di kemudian hari.

“Lebih baik telat menyadarinya, dari pada dikemudian hari bermasalah,” jelasnya.