Malaysia Saja Bisa, Kenapa Kita Tidak

Moch Naim Ridwan

Moch Naim Ridwan

Surabaya – Rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak ternyata maju sehari dari jadwal sebelumnya tanggal 19/06/2014 lusa.

Semua Itu terungkap setelah Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya mengadakan pertemuan dengan Kementerian Sosial (Kemensos). “Soalnya Pak Menteri akan datang ke Surabaya untuk memastikan soal penutupan,” kata Risma.

Bahkan pihak Kemensos dikabarkan setuju dengan penambahan data baru dan kompensasi yang diberikan hanya sejumlah Rp (rupiah) 20 ribu per hari untuk setiap perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK). “Tapi masih dikoordinasikan lagi,” ujar Risma.

“Itu semua bohong saja, kami sudah lelah dibohongi, dan dibodohi, tentu kami lebih siap untuk menolak,” kata Sunardi Anggota Forum Pekerja Lokalisasi (FPL).

“Uang segitu buat apa, sehari saja saya bisa dapat lebih,” terang salah seorang PSK.

Terpisah, terkait penutupan lokalisasi tersebut. Kyai Haji Moch Naim Ridwan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Waket DPRD) Surabaya mengatakan, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus berlaku bijak dan manusiawi dengan cara berfikir kembali.

“Inikan persoalan yang menyangkut manusia, asal Pemkot dan Provinsi mempunyai jalan yang baik, ya, tidak ada masalah,” kata Naim Ridwan.

“Namun semua dampaknya harus dipikirkan, bila perlu di relokasi saja, Malaysia yang negara Islam saja bisa melakukan itu kok, kenapa kita tidak,” tambahnya.

Disinggung datangnya sejumlah Kyai dan Dai ke Risma untuk memberikan dukungan soal program penutupan lokalisasi.

“Kalau pendapat Kyai, Dai dan Ulama itu pasti berpedoman bahwa segala kemungkaran harus dihapus dari bumi sesuai ayat di Alquran, tetapi Kyai dan Dai yang mana yang dijadikan bamper itu, jangan asal,” ungkapnya.

“Saya khawatir asal orang yang diberikan pakaian kyai, tetapi aslinya bukan, karena sejumlah Kyai sohor sudah saya ajak bicara dan beliau mengaku belum pernah di ajaka komunikasi,” terangnya.

“Sesuai Peraturan Daerah (Perda) memang saat bulan suci Ramadhan semua kegiatan Rumah Hiburan Umum (RHU) dan lokalisasi harus menutup semua kegiatannya, namun hal ini tidak ada kaitannya dengan program penutupan lokalisasi itu,” jelasnya.

Saat disinggung perubahan peruntukan pasca penutupan lokalisasi. “Maaf kalau soal itu saya memang tidak bisa menjawab, karena kenyataannya memang seperti itu, dan kelihatannya juga masih menemui kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari pusat,” pungkasnya.