Main Tutup, Kita Ini bukan Teroris Atau Penjahat

Dengar Pendapat Penutupan Sekolah

Dengar Pendapat Penutupan Sekolah

Surabaya – M Iksan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Surabaya memastikan penutupan sejumlah sekolah di Surabaya sudah sesuai prosedur.

Ikhsan menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 60 tahun 2002 tentang pendirian sekolah, disebutkan secara jelas untuk satu kelas minimal harus dihuni oleh 10 siswa. Sementara sekolah yang akan ditutupnya, rat-rata masih dibawah jumlah tersebut.

Untuk sekolah Yayasn Ksejahteran Masyarakat (YKM) misalnya, jumlah siswa dalam tiap ruangan hanya sekitar 7 hingga 9 siswa. “Memang ada yang 12 dan 10 siswa tapi itu hanya di kelas 4 dan 6,” tambahnya.

Selain masalah minimnya jumlah siswa, masih banyaknya sekolah yang belum mengantongi ijin juga menjadi pertimbangan penutupan.

Sebut saja Sekolah Dasar (SD) Islam baitul Mukmin yang ijinya sudah habis sejak tanggal 14/12/2009. Begitu juga sekolah YKM dan Indiryasan juga sudah habis sejak tahun 2012.

“Untuk pengajuan peranjangan ijin ada prosedurnya, makanya kita mengikuti itu, ada tim investigasi untuk melihat kondisi bangunan serta status tanah yang digunakan,” ungkapnya.

“Penutupan ini juga dilaukan demi kebaikan para wali murid. Karena banyak dari orang tua yang protes ke kita karena mendaftar ke sekolah yang tidak memiliki ijin, kami melihat, jelang penerimaa siswa barui ini adalah momen yang tepat,” tandas Ikhsan.

H Abdul Tawab Ketua Yayasan SD Islam Baitul Mukmin menilai kebijakan yang diambil Dindik hanya memandang dari satu sisi. Padahal, sebelum penutupan itu dilangsungkan harusnya sejumlah sekolah diajak berdialog terlebih dahulu.

“Mestinya Dindik memberikan bimbingan pada kita bukan malah dibinasakan,” kata Abdul Tawab.

“Ketika kami mengajukan ijin kami diminta surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) maupaun Rukun Warga (RW), saya tanya apa relevansinya mendirikan lembaga pendidikan dengan RT atau RW, apa kita ini teroris atau penjahat,” kritiknya.

Masduki Toha anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta agar Dindik Surabaya mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya dengan menggelar dialog dengan pihak sekolah sebelum penutupan dilakukan.

“meskipun surat rencana penutupan sudah dilayangkan, saya meminta Dindik tetap membuka pintu komunikasi bagi pihak sekolah, dalam hal ini jangan sampai ada yang dirugikan,” pintahnya.