Mahasiswa Tolak UU MD3

DemoSurabaya – Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3) terus menuai kontra.

Kali ini Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Surabaya mendatangi gedung DPRD Surabaya dan melakukan orasi menolak UU MD3.

“Kita menuntut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang (Perppu),” kata Estradus Koordinator aksi.

“DPRD harus mengevaluasi diri, karena gagap memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai legislatif, yang diatur di dalam supremasi hukum, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tambahnya.

“Mahkamah Konstitusi (MK) harus obyektif dalam judisial reviev, jika Presiden tidak mampu mengeluarkan PP,” terangnya.

Masih kata Estradus, dengan disahkannya UU MD3 jelas sangat merugikan rakyat. “Kami menganggap DPRD kebal kritikan juga hukum, sementara mereka tidak mau dikritik, kami sebagai rakyat harus mensikapi hal ini,” tegasnya.