Lokalisasi Dolly Tidak Tuntas

Lokalisasi Dolly

Lokalisasi Dolly

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya setelah menutup lokalisasi terbesar, ternyata malah menimbulkan permasalahan baru. Tidak sedikit Pekerja Seks Komersial (PSK) berpindah ke lokasi dan daerah lain.

Seperti yang disampaikan Bagong Suyanto merupakan pakar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

“Saya baca ada PSK Dolly yang pindah ke Manado,” tambahnya. Bagong memandang Pemkot belum berhasil memberantas prostitusi.

Masih kata Bagong, Pemkot Surabaya memang sudah menutup Dolly dan Jarak. Tetapi, embrio PSK semakin tumbuh dengan subur.

Ditutupnya dolly dan Jarak hanya memicu tumbuhnya tempat prostitusi secara terselubung. Apa lagi persebaran penyakit HIV/AIDS semakin tidak terkontrol.

Selama ini program yang disediakan Pemkot cenderung menyamaratakan kebutuhan warga terdampak penutupan Dolly dan Jarak. Program pelatihan, seperti menjahit, membuat kue tidak tepat sasaran.

Apa lagi program tersebut hanya diberikan dalam waktu singkat. Sehingga, tidak cukup membekali warga terdampak untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha.

“Pelatihan itu bukan program yang cocok untuk diharapkan menjadi bekal, orang diberi modal Rp (rupiah) 50 juta disuruh buka usaha saja bingung, ini bukan soal mudah, penyelesaian masalah pasca penutupan sangat rumit,” terangnya.

“Saran saya, Dewan dan Pemkot duduk bersama untuk merencanakan exit program, kalau tidak maka masalah pasca penutupan dolly tidak akan cepat selesai,” jelasnya.

Djoko Mursianto guru besar bidang Ekonomi Unair Surabaya menambahkan, sejauh ini tidak ada pendataan dari Pemkot tentang jumlah purel, tempat prostitusi terselubung pasca penutupan.

Djoko menduga, pasca lokalisasi Dolly ditutup, bukan tidak mungkin Rumah Hiburan Umum (RHU) menjadi tempat terselubung untuk praktik prostitusi.

“Saya sepakat dolly ditutup, cuma dampaknya itu harus ada penyelesaiannya yang baik,” tegasnya.

“Setelah pelatihan tidak ada kelanjutannya, mestinya mereka ini harus dipantau terus,” ucap Agustin Poliana Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.