LO Tolah Perubahan

Panwaslu

Panwaslu

Surabaya – Surat rekomendasi yang dilayangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Surabaya kepada tim pemenangan Calon Kepala Daerah (Cakada) untuk nomor urut 1 agar mencabut desain Alat Peraga Kampanye (APK) rupanya berbuntut panjang.

Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy Kurniasari malah menyerang balik Panwaslu Surabaya. Pihak tim pemenangan nomor urut 1 meminta ke Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merapatkan kembali keputusannya tersebut.

“Kami meminta dengan tegas agar kedua lembaga tersebut untuk kembali ke jalan yang benar, yakni menjalankan tahapan Pemlihan Walikota (Pilwali) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan tidak seenaknya sendiri menafsirkan regulasi,” kata Agung Nugroho tim pemenangan Rasiyo-Lucy.

Dipaparkan Agung pihaknya juga telah berkirim surat balik kepada KPU dan Panwas sebagai bentuk ‘jawaban’ atas surat yang dikirimkan oleh Panwas. Diharapkan kepada penyelenggara Pilwali untuk mencermati PKPU 7 tahun 2015 pasal 24 ayat (2).

“Kami minta secepatnya KPU dan Panwas untuk menggelar pertemuan lagi terkait persoalan ini, kami berharap secepatnya ada keputusan sehingga APK bisa segera terpasang dan warga Surabaya tahu kalau memang ada Pilwali,” tambahnya.

“Kami tidak masalah kalau memang harus menghapus tulisan Pak Dhene Wong Jawa Timur, namun untuk fotonya Pak Karwo dan Bung Zul tetap akan kami pasang,” tegasnya.

Sebelumnya, Panwas dan KPU mengundang Laisson Officer (LO) Rasiyo-Lucy terkait foto Soekarwo yang memliki 2 jabatan.

Antara lain, menjabat Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Jatim. Desain APK milik pasangan Rasiyo-Lucy itu yang dituding melanggar Panwaslu.

Disebabkan foto tersebut tidak mencantumkan jabatan partai politik. Namun ditulisi Pakdhene Wong Jawa Timur.
Sedangkan di dalam PKPU nomor 07 tahun 2015 pasal 24 ayat 2 menyebutkan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik (parpol).

“Yang pasti kami tidak akan melakukan perbaikan, karena sudah sesuai aturan. Intepretasi kami bila mengacu PKPU tidak ada yang mengharuskan gambar tokoh harus dicantumkan nama dan jabatan partai politik,” ungkap Zainul Arifin Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (Bapilu DPD PAN) Surabaya.

“Untuk itu kami mendesak KPU Surabaya untuk segera mencetak APK, apalagi ini sudah masuk kampanye hari ke delapan, tidak harus menunggu pasangan lain menyerahkan desainnya,” tambahnya.

M Safwan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Surabaya mengatakan, bahwa desain APK harus dirubah. Karena desain paslon nomor urut 1 menyertakan foto paslon dan Pakde Karwo. “Bila ditulis kapasitasnya sebagai Gubernur tidak bisa, harus sebagai pengurus partai. Mereka harus ganti,” tegasnya.