Lembaga Anti Korupsi Tak Bernyali, Data LSM Palsu

ilustrasi anti atau korupsi

ilustrasi anti atau korupsi

Jawa Timur – Meski dianggap sebagai provinsi pemilik pelaku korupsi besar di Indonesia, Ternyata sedikit pejabat pemerintah yang ada di jawa timur terbukti bersalah melakukan tindak korupsi. Entah data yang dimiliki lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gembar gembor menyuarakan bahwa jawa timur merupakan provinsi terkorup adalah data PALSU, atau lembaga anti korupsi (Kepolisian, Kejaksaan, BPK, KPK) yang tidak memiliki nyali untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan terhadap pejabat pelaku korupsi.

Yang pasti dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan para sebagaian pejabat esselon II dan III mampu memanfaatkan anggaran daerah yang nota bene milik negara tersebut untuk memperkaya diri dan suap dalam mengamankan posisi nya sebagai esselon II maupun mendapatkan promosi dari esselon III ke II.

Hal ini bisa dilihat bahwa pejabat yang tidak bisa melakukan pekerjaan masih dipertahankan untuk memangku tanggung jawab pada posisi penentu kebijakan khususnya di esselon II (kepala Dinas, Kepala Badan) dan di esselon III (Sekretaris Dinas) yang selayaknya diberikan kepada yang bisa melaksanakan tugas.

Jika Menteri dan Ketua Umum Partai dan Gubernur ada yang mengantongi ijin untuk diperiksa oleh lembaga anti korupsi dalam hal ini KPK, sepantasnya posisi kepala dinas maupun sekretaris dinas juga dengan mudah diberi rekomendasi untuk diperiksa oleh BPK maupun KPK agar rakyat memahami bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tanpa tebang pilih./*