Legislatif Terima Aliran Dana Suap

suapJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap proyek insfrastruktur di Maluku. Amran HI Mustary Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali dipemeriksa KPK.

Seperti yang disampaikan Hendra Karianga selaku kuasa hukum dari Amran. Ada aliran dana terhadap 20 anggota Komisi V bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).