Legislatif Surabaya Perhatikan Masalah Warga Dengan PT KAI

Rapat Dengar Pendapat Terkait Penertiban Rumah PT KAI

Rapat Dengar Pendapat Terkait Penertiban Rumah PT KAI

Surabaya – Permasalahan warga yang mendiami lahan milik PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional (KAI DAOP) VIII Surabaya sepertinya tidak pernah berujung.

Rupanya hal tersebut mendapat perhatian khusus bahkan lebih mendalam oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Maduki Toha merupakan Wakil Ketua III DPRD Surabaya yang turut menghadiri dengar pendapat antara warga dengan PT KAI mengaku kecewa.

Ternyata pihak PT KAI yang diharapkan hadir serta memberikan penjelasan kepada warga di kawasan Pacar Keling, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari Surabaya, mereka tidak hadir.

Masduki mengatakan, dengan penjelasan yang disampaikan oleh PT KAI semua yang datang dalam dengar pendapat biar jelas. Sebab, masalah ini menyangkut nasib banyak orang dan minta penjelasan.

“Jangan hanya karena ada investor yang ingin masuk, akhirnya masyarakat sendiri disuruh bayar Rp (rupiah) 389 juta, itu tidak rasional,” tambahnya.

“Bahkan sampai membongkar kawasan yang dijaga oleh warga sejak puluhan tahun, itu nggak benar, apa landasan hukumnya, yang langsung melakukan pembongkaran,” tanya Masduki.

Zaini Camat Tambak Sari menyampaikan, PT KAI mempunyai landasan hukum untuk melakukan pembongkaran dengan menunjukan foto copy sertifikat hak pakai yang ditunjukan kepada camat dan lurah saat melakukan rapat.

“Memang saat saya tanya landasan hukum pembongkaran ini, mereka mampu menunjukan foto copy sertifikat hak pakai,” ungkapnya. “Dan untuk rumah nomor 16, PT KAI menjelaskan kepada saya,” paparnya.

“Karena rumah itu sejak tahun 2006 tidak membayar sewa lahan, jika ditotal kurang lebih bisa mencapai Rp 400 juta,” pungkasnya.