Legislatif Memang Malas

Airin Hartanti

Airin Hartanti

Surabaya – Pernyataan dari Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dihdapan Komisi III bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu.

Alex menyampaikan, bahwa lembaga yang paling malas dalam melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kalangan legislatif (DPRD).

Airin Hartanti Direktorat pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Airin mengatakan, dari 50 anggota dewan yang ada ternyata baru 46 persen yang baru melaporkan Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasar data yang dimiliki KPK, didapati beberapa anggota legislatif yang belum melaporkan daftar kekayaannya sama sekali.

“Masih rendah sekali baru 46 persen,” kata Airin. “Saya bisa memaklumi karena sebagian besar anggota dewan sekarang banyak yang baru,” tambahnya. “Kami akan terus memberikan bimbingan,” ujarnya.

Masih kata Airin, KPK tidak bisa memberikan sanksi tegas bagi anggota dewan yang belum menyetorkan. mengenai hukumannya, KPK menyerahkan pada instansi pemerintahan masing-masing.

“Di Daerah Khusus Ibukota (DKI) malah sanksinya lebih jelas berupa penundaan pemberian insentif,” ungkapnya. “Di Surabaya harusnya seperti itu,” tandasnya.