Legislatif Kritik Impor Beras

Kunaedi (duduk) Sugito (berdiri)

Kunaedi (duduk) Sugito (berdiri)

Surabaya – Pemerintah pusat yang akan mengimpor beras akan menuai kritikan.

Seperti yang disampaikan Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Secara tegas saya menolak beras impor masuk ke Surabaya,” kata Junaedi.

Masih kata Junaedi, sejak awal Soekarwo Gubernur Jawa Timur (Jatim) sudah sepakat menolak beras impor.

“Kita akan meminta Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) untuk mengontrol secara langsung,” tambahnya.

Junaedi menambahkan, ketersediaan beras dari petani lokal sebenarnya sudah mencukupi.

Misalnya beras yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Kediri dan beberapa daerah lain di Jatim.

“Seyogyanya beras impor tidak sampai masuk Surabaya,” ujarnya. “Kita coba beras dari para petani yang kita konsumsi,” ungkap Junaedi.

Junaedi mengungkapkan, ada sejumlah manfaat jika masyarakat tetap menkonsumsi beras dari petani lokal. Salah satunya, untuk mengikis kesenjangan ekonomi.

Mengenai lonjakan harga beras di pasar. Junaedi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih sering dalam menggelar operasi pasar.

Bahkan Junaedi meminta Dinas Perdagangan (Disdag) berkoordinasi dengan Provinsi dan Badan Usaha Logistik (Bulog) dalam menggelar bazar murah.

Sehingga masyarakat yang datang ke bazar bisa mendapatkan beras murah yang dijual. “Saran kita bazar murah dilakukan lebih sering,” terang Junaedi.

Hal senada disampaikan Sugito anggota Komisi D Surabaya. Sugito meminta Disdag merubah mekanisme jual beli dalam bazar.

Tujuannya, kebutuhan pokok yang dijual ke masyarakat bisa sampai tepat sasaran.

“Selama ini kita tidak tahu yang beli itu orang Surabaya atau bukan,” ungkapnya. “Kita sarankan jual beli dilakukan lewat mekanisme by name by adress,” saran Sugito.

Untuk mengantisipasi adanya pedagang nakal. Sugoto meminta Pemkot Surabaya menyiapkan sanksi tegas.

“Kalau sampai ada yang ketahuan mencoba keuntungan, langsung diberi sanksi,” pungkasnya.