Legislatif Dilarang Kunker

DPRDSurabaya – Akibat tidak kelihatan dalam SINAU BARENG CAK NUN (Emha Ainun Najib) pada tanggal 19/08/2017 di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Rupanya berdampak pada kegiatan kunjungan kerja (kunker) pada beberapa anggota dewan.

Junaedi Wakil Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya merupakan salah satu yang dilarang berangkat kunker.

“Karena undangannnya mendadak,” kata Junaedi. “Teman-teman anggota dewan banyak yang mengikuti kegiatan 17 Agustusan,” tambahnya.

Junaedi mengatakan, sanksi tersebut upaya untuk kedisiplinan. Namun, semestinya didahului dengan teguran.

Melakukan kunker merupakan hak dewan. “Ini hak dewan untuk menimba ilmu ke daerah lainnya,” terangnya.

Junaedi mengakui, larangan anggota dewan kunker adalah kebijakan pimpinan dewan. “Lebih elok kan ada teguran tertulis atau lisan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Anugrah Ariyadi anggota Komisi DPRD Surabaya.

Bahwa apa yang disampaikan pimpinan dewan bukan kebijakan, dan kebijakan semestinya bersifat tertulis.

Anugerah menerangkan, di tata tertib (tatib) dewan tidak ada aturannya. Di dalam tatib hanya diatur berupa pertemuan resmi seperti rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna, jika berturut-turut tak datang , ada alasan jelas bisa direkomendasikan untuk di Pergantian Antar Waktu (PAW).