Legislatif Bermasalah, Masih Dipercaya Rakyat

penjaraJakarta – Berdasar versi Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa anggota legislatif maupun menteri yang bermasalah dan masuk kembali pada periode 2014-2019 diantaranya.

Rizki Taufik dari Partai Demokrat (PD) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten (DPRD Kab) Bandung. Terjerat kasus penyalahgunaan dana pada proyek pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir di 29 sekolah status tersangka.

HM Rido Harahap dari PD menjadi anggota DPRD Kab Padang Lawas. Terjerat kasus korupsi Multiyears dengan status tersangka.

Sunardi dari PD menjadi anggota DPRD Kab Situbondo, terjerat kasus dana Partai Politik (Parpol) tahun 2012 lalu dengan status tersangka

Jero Wacik dari PD menjadi anggota legislatif pusat, terjerat kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dengan status sebagai tersangka.

Eri Zulfian dari PD menjadi anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), terkait Kasus uang makan minum (mamin) fiktif dengan status tersangka.

Sofyan Alhabsy dari Partai Kebangkitan Bangsa (PBK), Jemi Elieser Tine Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP), Saptono dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sumardia dari Partai golongan Karya (PG), Reevy dari Partai Gerindra serta Argo Visensius dari PD menjadi anggota DPRD Kab Bolaang Mongondow Timur, terkait kasus anggaran mamin tahun 2011 lalu dengan status tersangka.

Tomy Sumendap dari PD menjadi anggota DPRD Kab Bolaang Mongondow Timur Utara, terjerat kasus yang sama dengan Argo negara dirugikan sebesar Rp (rupiah) 187 juta, dengan status tersangka.

Wellem Puttileihalat dari PD menjadi anggota DPRD Kab Seram Bagian Barat, terkait kasus dana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Pulau Kasa nilainya Rp (rupiah)1 miliar dengan status terdakwa.

Irmanto dari PD menjadi anggota DPRD Jambi, terkait kasus korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) tahun 2008 lalu dengan status tersangka.

Harianto dari PD menjadi anggota DPRD Papua Barat, terkait kasus penggelapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2010 dengan status terdakwa.

Imanuel Yenu dari PD menjadi anggota DPRD Papua Barat, terkait kasus yang sama dengan Harianto dengan status terdakwa.

Roberth Melianus Nauw dan Aminadab Asmuruf dari PD menjadi Anggota DPRD Papua Barat terkait kasus yang sama dengan status terdakwa.

Agus Sujatma dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung, terkait kasus proyek mini kios dengan nilai Rp 1,2 miliar dengan status tersangka.

John Ibo dari Partai Gerindra menjadi anggota DPRD Papua, terkait kasus korupsi dana APBD TA 2006 senilai Rp 5,2 miliar dengan status terdakwa.

Irianto MS Syafiduddin dari PG menjadi anggota DPRD Jawa Barat, terkait kasus proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tahun 2004 dengan status tersangka.

Aminudin Harahap dari PG menjadi anggota DPRD Padanglawas, terkait kasus dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Tahun 2011 dengan stautus tersangka.

Desril Yani Pasha dari PG menjadi DPRD Padang Pariaman, terkait kasus mamin fiktif tahun 2011 dan 2012 senilai Rp 300 juta dengan status tersnagka..

Sukman Sadike dari PG menjadi anggota DPRD Luwu Timur.

Herdian Koosnadi dari PDIP menjadi legislatif pusat dan Desi Yusandi dari PG menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, terkait kasus pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tahun 2011 lalu dengan status tersangka.

Yuninta Asmara dari PG menjadi anggota DPRD Batanghari terkait kasus mamin tahun 2008 lalu dengan status tersangka.

Erick S. Rantung dari PKB, M. Sanusi Rahaningmas dari PKB, Abdul Hakim Achmad dari Hanura dan Max Adolf Hehanussa dari PG dan Origenes Nauw dari PG menjadi anggota DPRD Papua Barat, terkait kasus penggelapan dana APBD TA 2010.

Kaharuddin Kadir dari PG manjadi anggota DPRD Kota Parepare, terkat kasus tunjangan perumahan dewan dengan stautus tersangka.

Mustagfir Sabri dari Partai Hanura menjadi anggota DPRD Kota Makassar, terkait kasus dana bansos tahun 2008 sebesar Rp 8,8 miliar dengan status tersangka.

M Siddiq BM dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi anggota DPRD Luwu Timur dengan status tersangka.

Jamaluddin dari Partai Amanat Nasional (PAN) mejadi anggota DPRD Kota Tarakan, terkait kasus dana keberangkatan atlet Pekan Olahraga Provinsi (POP) tahun 2010 dengan status terdakwa.

Herry Syahnil dari PDIP menjadi anggota DPRD Padang Pariaman, terkait kasus dugaan dana bantuan bencana alam dari Kementerian Pendidikan untuk SMK YPP Lubuak Alung dengan status tersangka.

Bambang Dwi Hartono dari PDIP menjadi anggota DPRD Jawa Timur, terkait kasus korupsi Jasa Pungut (Japung).

Idham Samawi dari PDIP menjadi anggota legislatif pusat, terkait kasus korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul dengan status tersangka.

Sutardjo Safei dari PKB dan Nipbianto dari PDIP menjadi anggota DPRD Lamongan, terkait kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012 senilai Rp 3,4 miliar dengan status tersangka.

Heri Jumadi dari PDIP menjadi anggota DPRD Solo, terkait kasus korupsi dana hibah APBD Solo 2013 dengan status tersangka.

Marten Apuy dari PDIP menjadi anggota legislatif pusat, terkait kasus korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2005 nilai Rp 2,67 miliar status tersangka.

Nuryadi dari PDIP menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terkait kasus korupsi dana tunjangan DPRD tahun 1999 dengan status tersangka.

Rojak Harudin dari PKB dan Sukardi dari PDIP menjadi anggota DPRD Gunung Kidul, terkait kasus korupsi dana purna tugas DPRD tahun 1999.

Sukarso dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi anggota DPRD Jember, terkait kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2012 dengan status terdakwa.

Heri AS dari PPP menjadi anggota DPRD Banjarnegara, terkait kasus korupsi dana bansos tahun 2012 dengan status tersangka.