Layanan Buruk, Dewan Emosi

Anugrah AriadiSurabaya – Buruknya layanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini masih terjadi membuat Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya bersuara lantang.

Anugrah Ariyadi anggota Komisi D akan memanggil seluruh Rumah Sakit (RS) swasta dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna layanan BPJS Kesehatan.

Sebab selama ini masih banyak RS swasta yang belum menjalin kerjasama dengan BPJS. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

“Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU), masyarakat diwajibkan ikut BPJS,” tambahnya.

Masih kata Anugrah, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres). RS yang wajib bekerjasama dengan adalah RS milik pemerintah.

Sedangkan RS swasta tidak bisa disentuh karena tidak ada aturan yang mewajibkan untuk bekerjasama.

“Di sisi lain, karena meski bergerak di bidang kesehatan, RS swasta kan profit oriented, kerjasama jika memang menguntungkan,” paparnya.

Kalangan dewan mengharapkan kepedulian mereka untuk memberikan layanan kesehatan pada masyarakat. Anugrah menengarai, keengganan RS swasta menjalin kerjasama dengan BPJS, karena tidak ingin dirumitkan dengan masalah administrasi. “Padahal tidak gratis,” terangnya.

Berdasar data dari Dinas kesehatan (Dinkes) Surabaya, dari 60 rumah sakit yang ada di Surabaya ternyata hanya sebanyak 29 rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan BPJS.

“Sejak beroperasi tahun 2014, banyak problem diseputar pelayanan BPJS,” ungkapnya.

“Walikota, Gubernur tidak bisa intervensi BPJS, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” paparnya.

Anugrah mengaku, kalangan dewan telah menyampaikan problem pelayanan kesehatan masyarakat ke BPJS di Jakarta. Serta mendesak, BPJS menginisiasi revisi UU yang mengatur BPJS, guna perbaikan pelayanan dan terbukanya jalin kerjasama dengan RS swasta.