Langgar UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Armuji

Armuji

Surabaya – Sikap Aschta Boestani Tajudin merupakan Pelaksana Tugas (PLt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Tman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) yang membatasi aktivitas peliputan media televisi mendapat respon keras dari Armuji ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Sekarang ini eranya keterbukaan, media harus bebas melakukan peliputan semua aktifitas KBS agar dapat diketahui oleh semua masyarakat,” ungkap Armuji.

“Mungkin dia takut diketahui karena sekarang banyak hewan yang mati, seolah-olah Dirut mau berbuat baik namun tidak mau diketahui oleh masyarakat banyak,” tambahnya.

“Setelah kita proses, tentunya kita akan mengetahui apakah ini kesalahan dari Walikota atau bagaimana,” tegasnya.

“Seharusnya media tidak perlu dibatasi. Karena media inilah yang mentransformasikan segala informasi kepada publik,” kata masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Aschta Boestani Tajudin

Aschta Boestani Tajudin

Sebelumnya beberapa wartawan yang bertemu langsung dengan Aschta. Aschta meminta kepada media televisi untuk mengajukan surat tugas peliputan selama 3 hari sebelum peliputan. Parahnya, penayangan berita juga harus melalui persetujuannya.

Pembatasan peliputan jelas telah melanggar Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pada Pasal 4 ayat 2, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan auat pelarangan penyiaran.

Ayat 3, untuk menjain kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 6 huruf d, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Bab VIII pasal 18 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakuka tindakan yang berakibat menghambat atau mengahalangi pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 dipidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp (rupiah) 500 juta.