Langgar Kena Sanksi

ktpSurabaya – Pasca lebaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengintensifkan operasi yustisi kependudukan. Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya mengatakan, sasaran operasi tersebut adalah rumah kos di sejumlah kawasan kota.

Risma menambahkan, operasi yustisi sebenarnya telah dilakukan sejak 1 hari setelah lebaran. Pada saat itu, tempat yang dituju adalah terminal dan stasiun.

Dalam operasi yustisi, para petugas melakukan proses administrasi dengan mendata para pendatang, guna mengetahui tempat kerja mereka di surabaya.

Suharto Wardoyo Kepala Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya mengatakan, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan daerah, warga pendatang bisa dikenai sanksi pidana atau denda.

“Ancamannya Tindak Pidana Ringan (Tipiring) selama 3 buan kurungan atau denda maksimal Rp (rupiah) 50 juta rupiah,” tambahnya. “Jika 3 bulan disini tidak mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) langsung kita proses verbal,” terangnya.

Masih kata Suharto, setiap tahunnya pertambahan penduduk Surabaya mengalami penambahan sekitar 2,5 persen. Sebanyak 13 ribu orang yang telah mengurus SKTS. Sedangkan 23 ribu orang adalah penduduk musiman.