Lakukan Penyimpangan Kebijakan

BPJSSurabaya – Persoalan buruh sampai kapanpun tidak akan pernah terselesaikan. Semua itu disebabkan tidak adanya komitmen yang jelas dari pihak pemerintah.

Bahkan Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara dan mengkritisi perlakuan Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap para tenaga kontrak. Salah satunya mengenai pemberian gaji terhadap para tenaga kontrak.

Agustin Poliana Ketua Komisi D mengingatkan, pemberian gaji tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan Pemkot semestinya tidak boleh diberikan tanggal 10 setiap bulannya. “Apa tidak kasihan, padahal kebutuhan dalam rumah tangga itu sangat banyak,” kata Agustin.

Masih kata Agustin, jika Pemkot sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana bisa menuntuk pihak swasta berlaku profesional.

Selain masalah pemberian gaji, Komsi D juga mempertanyakan kebijakan Pemkot Surabaya yang hanya membayar seluruh tenaga kontrak selama 11 bulan. Sementara sisanya biasanya ditanggaung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Anugerah Ariyadi yang juga anggota Komisi D mempertanyakan posisi Bagian Hukum Pemkot Surabaya dalam pembuatan aturan pemberian gaji kepada tenaga outsourcing.

Parahnya tidak sedikit tenaga kontrak yang belum terdaftar dalam Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Wawan Windarto Kepala Bidang Kesra dan Aparatur Negara Badan Perencaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya menyatakan akan menampung seluruh masukan yang diberikan anggota Komisi D.

Wawan menambahkan, 11 bulan itu sudah sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. “Untuk tahun ini masih ada tarik ulur dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK),” tambahnya.

Reza Bagian Bina Program Pemkot Surabaya memastikan dalam setiap mengambil kebijakan pemerintah kota selalau melibatkan bagian hukum.

“Kalau untuk BPJS, hampair semua tenaga kontrak sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, yang sulit itu di BPJS kesehatan,” elak Reza.