Lahan Dan Aset Milik Pemkot

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kab) Sidoarjo terkait bagi hasil terminal Purabaya.

Bila pembahasan bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak ada titik temu, maka terminal Purabaya harus segera direlokasi.

Langsung direaksi Herlina Harsono Njoto Ketua komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) DPRD Surabaya.

“Kita sama-sama anggota dewan yang seharusnya membantu masyarakat, dan mencari solusi terbaik,” tambahnya. “Artinya terminal itu tempat pelayanan publik yang menyangkut nasib banyak orang,” terangnya.

“Kita sebaiknya sama-sama bagaimana mencari jalan keluar, bukan malah membuat pernyataan seperti itu,” ungkapnya.

Masih kata Herlina, terminal Purabaya diketahui memang secara lahan dan aset adalah milik Pemkot Surabaya, walaupun memang berdiri di wilayah Sidoarjo.

Harusnya bagi hasil tidak menjadi kontroversial jika permasalahan ini masih bisa untuk dirundingkan. Jika masalah ini berlanjut, masyarakat banyak yang nantinya akan jadi korban.

“Seharusnya sifat kontroversial itu tidak perlu dilakukan yang akhirnya dapat memicu masalah dan menimbulkan gejolak di mata masyarakat,” paparnya.

“Kami sendiri sebenarnya merasa keberatan dengan bagi hasil untuk saat ini, karena Surabaya sekarang mengalami kerugian defisit dari pengelolaan terminal Purabaya,” jelasnya.