Ladang Baru Bagi Perampok Negara

Hak Rakyat Hilang

Hak Rakyat Hilang

Surabaya – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan dengan pilihan rakyat menunjukkan tekanan semakin kuat. Untuk ke depan rakyat sudah tidak lagi mempunyai peluang memberikan suara pada Calon Walikota dan Bupati (Cawali/Cabup).

Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam waktu dekat akan mengsahkan Undang-Undang (UU) tersebut tepatnya bulan 09/2014 mendatang.

Pada Pilkada Surabaya yang akan diselenggarakan tahun 2015 mendatang. Ternyata masih adanya daerah di Jawa Timur (Jatim) juga akan menyelenggarakan hal yang sama.

Daerah-daerah tersebut diantaranya, Kab Ngawi, Lamongan, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Jember, Gresik, Trenggaek, Mojokerto, Banyuwangi, Sumenep, Malang, Sidoarjo, Blitar serta juga Pacitan bahkan Pasuruan.

“Bagi KPU Surabaya tidak masalah mau dipilih oleh legislatif atau rakyat langsung karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Robiyan Arifin Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

“Mengenai Keabsahan kepala daerah dipilih dewan, hukumnya tetap sah dan mempunyai legitimasi sama dengan pemilu langsung.” tambahnya.

“Jika berdasarkan pengalaman Pilwali sebelum dipilih rakyat langsung KPU tidak mengurusi penyelenggaraan Pilkada, karena proses seleksi, penjaringan hingga kampanye, semuanya diurusi oleh tim adhoc legislatif Surabaya,” pungkasnya.