Kritik Mulai Menyerang KPU

Kantor KPU Surabaya

Kantor KPU Surabaya

Surabaya – Uji forensik Ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang akan dilakuan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada berkas surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) untuk pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror menuai kecaman.

Tidak hanya Partai Demokrat (PD) maupun PAN pengusung pasangan Rasiyo dan Abror. Hal senada juga disampaikan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Menurut kami, apa yang akan dilakukan oleh KPU tersebut terkesan berlebihan,” kata Zainal Arifin Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah (Bappilu DPD) PAN Surabaya

“Sampai-sampai harus melakukan uji forensik keabsahan berkas rekom dari partai kami,” tambahnya. “Itu sudah ada aturannya dan sudah diatur dalam regulasi, bisa saja KPU berkonsultasi atau menanyakan hal itu ke DPP PAN,” ungkapnya.

“Kami menghormati kewenangan KPU, namun untuk masalah uji forensik berkas rekom, kami anggap itu sikap yang berlebihan dan keterlaluan,” ujar Junaedi Sekretairis Dewan Pimpinan Cabang (Sek DPC) PD Surabaya.

“Apakah langkah itu sudah dilakukan KPU dengan datang dan konfirmasi ke DPP PAN untuk menanyakan langsung perihal rekom tersebut,” paparnya.

“Itu kan sesuai dengan makanisme yaitu menanyakan langsung ke yang bersangkutan, bukan justru lebih mendahulukan menggandeng lembaga atau pihak lain untuk mengecek rekom tersebut, ini salah kaprah,” terangnya.

“Saya katakan kepada KPU agar tidak asal bicara,” kata Whisnu Sakti Buana (WS) Ketua Dewan Piminan Cabang (DPC) PDIP Surabaya.

“Kalau soal rekom partai silakan tanya langsung ke partai yang mengeluarkan, kenapa harus dibawa ke Polda untuk uji forensik,” jelasnya. “Polda saja juga bingung harus bagaimana, karena dimana kewenangannya memeriksa berkas rekom,” tandas WS.

Masih kata WS, semisal mengenai pensiun milik Tri Rismaharini (Risma). “Kalau tidak percaya atau yakin bisa dicek di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), demikian juga dengan rekom PAN,” ujar WS.