KPK Tidak Punya Waktu Dan Energi

ilustrasi kasus videotron vs kejaksaan agung

ilustrasi kasus videotron vs kejaksaan agung

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Kejaksaan Agung secara independen dan tidak diboncengi kepentingan tertentu termasuk dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, yang diduga kuat ada keterlibatan Riefan Avrian, anak Syarief Hasan, Menteri Koperasi dan UKM.

‚ÄúSampai sekarang belum ada pembicaraan untuk supervisi,‚ÄĚ kata Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK.

Busyro juga menegaskan KPK tidak akan melakukan pengawasan terkait proses hukum kasus tersebut. KPK saat ini tidak punya waktu dan energi untuk mengurusi perkara yang ditangani institusi lain. Terlebih, KPK juga membutuhkan energi untuk menangani sejumlah kasus korupsi yang tengah diusut.

Kejaksaan Agung, kata Busyro mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh proses penegakan hukum terkait kasus videotron.

‚ÄúKita harapkan justru Kejaksaan Agung bisa memproses penegakan hukumnya, karena yang diduga sebagai pelaku adalah anak menteri yang statusnya sekarang sebagai saksi. Kalau sebagai saksi masih bisa dikembangkan, nanti kan bisa ditemukan tersangkanya siapa,‚ÄĚ kata Busyro.

Dalam kasus videotron, Kejaksan telah menetapkan dua orang tersangka. Pertama adalah office boy di perusahaan Riefan yang bernama Hendra dan Hasnawa. Akan tetapi, kasus terhadap Hasnawa dihentikan lantaran yang bersangkutan meninggal dunia.

Surat dakwaan jaksa Kejaksaan menyebut Hendra bersama-sama dengan Riefan melakukan korupsi pengadaan videotron. Meski masuk dalam dakwaan, hingga kini status hukum Riefan masih sebatas saksi. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan enggan menjelaskan status hukum Riefan.

“Semua penegak hukum memang wajib independen, berdiri di atas prinsip integritas dan profesionalisme, maka kita sangat percata kepada penegak hukum, siapapun itu,” kata Busyro Mukodas (wakil ketua KPK).

Menurut Busyro korupsi di Indonesia semakin marak karena semakin banyaknya praktik nepotisme dan praktik itu diperparah dengan adanya politik dinasti.