KPK Tangkap Hadi Saat Pensiun Dan Di Hari Ulang Tahunnya

hadi purnomo

hadi purnomo

Jakarta – Kasus yang menjerat Hadi Purnomo, Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dilakukan ketika masih menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 2003/2004 terkait surat keberatan pajak penghasilan (pph) Bank BCA tahun 1999 dengan nilai transaksi non peformer sebesar 5,7 triliun.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan penangkapan didasarkan pada penyelidikan selama empat bulan terakhir.

“Penyelidikan tidak diekspos secara luas. Baru setelah ada penetapan tersangka dikasih ke publik,” kata Abraham Samad, Ketua KPK.

Abraham menjelaskan, kasus ini terjadi sekitar tahun 2003. Pada tanggal 17 Juli 2003, PT BCA tbk, mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi non performing loan (NPL) alias kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat pph.

Setelah surat keberatan diterima oleh Direktorat pph, maka dilakukan pengkajian yang lebih dalam dari tahun 2003 sampai 13 Maret 2004 untuk bisa mengambil satu kesimpulan.

Pada saat itu, direktur PPH menyampaikan kepada dirjen pajak dalam kesimpulannya bahwa permohonan keberatan wajib pajak Bank BCA ditolak.

Namun, satu hari sebelum jatuh tempo tepatnya tanggal 18 Juli 2004 untuk memberikan keputusan final terhadap keberatan BCA, Hadi Purnomo, waktu itu sebagai dirjen pajak, memerintahkan direktur PPH selaku pejabat yang sudah melakukan penelahaan, mengirimkan nota dinas kepada Direktur PPH. Dalam nota dinas tersebut dituliskan supaya mengubah kesimpulan.

“Dia meminta kepada direktur PPH selaku pejabat penelaah melalui nota dinas itu, meminta mengubah kesimpulan dari hasil telaahaan wajib pajak BCA yang semula ditolak, diubah menjadi menerima seluruh keberatan,” terang Abraham.

KPK menyangka Hadi Purnomo melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sayangnya, keberanian KPK melakukan penetapan tersangka dan penangkapan setelah Hadi Purnomo dianggap pensiun sebagai ketua BPK sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-67 (21 April 1947-2014)./*