KPK Incar Pertambangan

Batu Bara

Hasil Tambang

Jakarta – Incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus tambang masih dalam batas pengamati. Bahkan KPK mencium adanya tindak pidana korupsi disalah satu provinsi.

Seperti yang disampaikan Laode Muhamad Syarif Wakil Ketua KPK, dalam rencana strategis (renstra) KPK 2015 hingga 2019 Sumber Daya Alam (SDA) menjadi konsentrasi utama KPK.

“Kalau pencegahan sudah kita panggil 21 gubernur dan kita berikan batas waktu sampai akhir bulan 05/2016,” kata Syarif. “Semua izin yang belum clean and clear,” tambahnya.

Masih kata Syari, mengenai pertambangan KPK telah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).