KPK Incar PDAM Surabaya

PDAMSurabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengamati kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya.

Pasca melaporkan permasalahan di Kebun Binatang Surabaya (KBS). KPK mengamati tentang kasus penarikkan retribusi sampah yang dikelolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya.

Tidak hanya itu, bahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) juga melakukan pemeriksaan terkait kasus di PDAM tersebut serta sudah memanggil beberapa pejabat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya.

Kejati Jatim mengusut kasus tersebut dikarenakan ada laporan dari masyarakat tentang penarikan retribusi lewat rekening PDAM dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dewan pelanggan PDAM Surabaya telah melaporkan masalah itu pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
di Bab IX tentang tata cara pemungutan retribusi sampah pada pasal 11 disebutkan, retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Selain itu, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat 1 dapat berupa karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM.

Bahkan KPK juga menyoroti persoalan pembebasan lahan serta proyek pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR). Pememrintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan anggaran senilai Rp (rupiah) 300 miliar di tahun 2013.

Dari 300 persil yang akan dibebaskan, hingga bulan 10/2013 baru 111 persil yang sudah dibayarkan ke pemilik dan diduga dipotong oleh para pejabat terkait.