KPK Harus Telusuri Hibah Madin dan SMK Mini

Tutwuri Handayani

Tutwuri Handayani

Jawa Timur, portal nasional – Kebijakan pemerintah provinsi jawa timur terhadap pemberian dana hibah ke sejumlah Madrasah Diniyah (madin) dak ke sejumlah pondok pesantren dengan berdirinya SMK (sekolah menengah kejuruan) Mini yang ada di jawa timur, merupakan kebijakan politik.

Kebijakan pemerintah provinsi jawa timur yang merupakan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut, tidak dapat dibenarkan karena dana yang dikeluarkan untuk ke dua program ini, disamping menghabiskan setiap tahun ratusan miliar bahkan triliunan rupiah ini hanya dikhususkan untuk kelompok tertentu mengatasnamakan pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Seharusnya Soekarwo selaku Gubernur jawa timur dan Saifullah Yusuf selaku Wakil Gubernur jawa timur memiliki kebijakan yang diprioritaskan secara umum bukan untuk kelompok tertentu.

“Pak Karwo sama Gus Ipul seharusnya paham bahwa posisinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tidak bisa dibenarkan untuk memberi bantuan hibah kepada kelompok tertentu,” kata sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya itu.

“Silahkan KPK telusuri terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan, sekaligus telusuri dana yang langsung diterima oleh yang bersangkutan tersebut sesuai dengan besar dan jumlah penerima apa tidak. Yang pasti bantuan hibah tersebut untuk kepentingan politik petinggi pemerintah dan bukan untuk kepentingan masyarakat jawa timur.” jelas sumber./*